SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi menerima tambahan kuota 1.000 unit rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menjadikan total kuota menjadi 1.342 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN).
Kuota Rumah Subsidi Sumedang Naik Drastis
Sebelumnya, Sumedang hanya mendapat alokasi 343 unit rumah subsidi. Namun berkat dorongan Pemkab dan dukungan pusat, jumlah tersebut melonjak signifikan.
Kepastian ini disampaikan oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir usai menandatangani MoU dengan Menteri PKP Maruarar Sirait, disaksikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi serta 10 kepala daerah lainnya di Gedung Pakuan, Rabu (4 Juni 2025).
“Alhamdulillah, Sumedang mendapat tambahan 1.000 unit rumah bersubsidi. Kami akan segera tindak lanjuti untuk realisasi lapangan,” ujar Bupati Dony.
Fasilitas FLPP: Uang Muka Ringan, Cicilan Terjangkau
Program ini menggunakan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang memungkinkan warga memiliki rumah dengan:
- DP hanya 1% (sekitar Rp 1 juta)
- Cicilan mulai dari Rp 1 juta per bulan
- Tenor hingga 20 tahun
- Bunga rendah dan tetap
Skema ini sangat ideal untuk MBR dan ASN muda yang ingin memiliki rumah pertama tanpa terbebani biaya tinggi.
Inovasi Rutilahu Sumedang Lewat Dana Desa
Kepala Dinas Perkimtan Sumedang, Marlina, menyampaikan rencana percepatan pembangunan rumah layak huni melalui dana desa.
“Setiap desa ditargetkan membangun 5 unit rumah layak setiap tahun. Dengan 270 desa, potensi per tahun mencapai 1.350 rumah yang diperbaiki,” jelasnya.
Pemkab tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) agar dana desa bisa digunakan secara legal untuk merehab rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Menteri PKP Akan Launching Program Rutilahu di Sumedang
Sebagai bentuk dukungan, Menteri PKP Maruarar Sirait berencana mengunjungi Kabupaten Sumedang pada Juli 2025 untuk meresmikan program Rutilahu.
Kehadirannya menjadi sinyal kuat bahwa Sumedang menjadi daerah percontohan nasional dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkeadilan.
Kesimpulan
Dengan tambahan 1.000 rumah subsidi dan program Rutilahu berbasis desa, Sumedang menunjukkan komitmen kuat menyediakan perumahan layak untuk seluruh lapisan masyarakat. Skema FLPP memudahkan akses rumah pertama, sementara inovasi dana desa mempercepat transformasi kawasan permukiman.
