INISUMEDANG.COM– Tingkat pengangguran dan stunting menjadi bahasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 dan RKPD tahun 2025 Provinsi Jawa Barat. Bahkan, tingkat pengangguran di Jabar jauh lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) Nasional.
Sebagaimana dikatakan Rektor IPDN, Hadi Prabowo saat menjadi pembicara dalam Talk Show RPJPD Pemprov Jabar terkait indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023. yang digelar di Hotel The Trans Luxuri Bandung, Senin (22/4/2024).
“Beberapa permasalahan yang tercermin dari indikator makro Pemprov Jabar tahun 2023 yakni tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jabar menyentuh angka 7,44% ini lebih tinggi dibanding TPT nasional sebesar 5,32%. Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 5%, Indeks pembangunan manusia Jabar sebesar 74,24% dan tingkat kemiskinan Jabar dengan angka 7,62% ini lebih rendah jika dibandingkan tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,36%”, ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pada Musrenbang tahun ini Rektor IPDN berharap Pemprov Jabar dapat memastikan kembali rancangan RPJPD Jabar telah dilakukan penyempurnaan berdasarkan surat hasil konsultasi rancangan awal yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah baik secara substansi maupun aspek penyelarasan dengan RPJPN.
“Sesuai ketentuan, tahapan RPJPD Provinsi Jabar harus diselesaikan pada minggu pertama bulan Agustus, RPJPD Kabupaten/Kota pada minggu ke empat Bulan Agustus 2024 dan rancangan SPJMD harus selesai di akhir Juli 2024”, imbuhnya.
Pemprov Jabar juga disarankan, lanjut Hadi, segera menyempurnakan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan musrenbang RPJPD tahun 2025-2045. Menurutnya, musrenbang ini perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan jangka panjang.
“Optimalisasi pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah juga harus diingat oleh pemerintah provinsi dan daerah”, ujarnya.
Masih menurut Hadi, kegiatan Musrenbang ini juga dapat dijadikan ajang untuk meningkatkan kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintah. Hadi juga menyampaikan kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi merupakan aspek utama dalam perencanaan pembangunan tahun depan.
“Penanganan stunting di daerah dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga hal penting yang menjadi sorotan dalam perencanaan pembangunan. Seperti yang diketahui, tahun 2023 tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 25.9 juta dari penduduk Indonesia jadi nanti pemerintah akan mengusahakan strategi-strategi penghapusan kemiskinan ekstem”, tuturnya.
Pada acara ini, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas turut hadir memberikan sambutannya. Beliau kembali mengingatkan arahan Bapak Presiden terkait reformasi birokrasi.
“Birokrasi itu harus memiliki dampak, bukan hanya tumpukan kertas tapi birokrasi yang lincah dan cepat. Apalagi Indonesia berpeluang menuju 4 besar ekonomi dunia di tahun 2045 setelah Cina, AS dan India jadi untuk mewujudkan itu kita harus perkuat reformasi birokrasi kita”, imbuhnya.
Menurutnya reformasi birokrasi yang berdampak harus memiliki beberapa aspek pengembangan yakni perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, pembagian kewenangan, relasi antar sektor, sistem merit, perampingan struktur organisasi, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM dan lain sebagainya.
