BANDUNG – PDI Perjuangan menuding bila pelaksanaan Pilpres 2024 yang saat ini masuk tahapan rekapitulasi suara paling barbar dari pesta demokrasi sebelumnya. Pasalnya, banyak indikasi kecurangan.
Sekretaris PDI Perjuangan Jabar Ketut Sustiawan menyebut kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 lebih parah karena ada penyalahgunaan fasilitas negara, aparatur tidak netral, dan politik uang.
“Pesta demokrasi (pencoblosan) telah usai, bagi-bagi beras dan minyak sudah selesai. Pilpres 2024 ini memang paling barbar dibanding tahun sebelumnya,” kata Ketut dalam keterangannye kepada wartawan.
Menurut Ketut, indikasi kecurangan dimulai dari penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas dan kepala negara yang tanpa etika dan tak tahu malu berkampanye lantaran putranya ikut dalam Pilpres 2024.
“Kecurangan saat proses pencoblosan juga terjadi seperti surat suara yang telah tercoblos, tertukar dan hilang. Ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, TPS yang tak ramah terhadap disabilitas,” ungkapnya.
“Belum lagi aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga telah didesain untuk memenangkan calon presiden tertentu,” kata Sekretaris PDI Perjuangan Jabar itu menegaskan.
Lebih jauh, Ketut mengungkapkan saat ini masyarakat Indonesia kembali menjalani aktifitas sehari-hari dan dihadapkan dengan kenyataan harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi.
“Saat ini harga beras melambung tinggi paling tinggi dalam sejarah. Belum lagi dalam waktu dekat tarif listrik naik dan tarif tol juga bakal naik,” ucap Ketut.
Ketut menilai dalam kondisi daya beli yang masih rendah dan beban hidup yang semakin berat, kenaikan harga berbagai barang dan jasa berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.
“Rakyat miskin semakin miskin. Karenanya, mari kita tolak kenaikan harga. Dukung hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 yang terindikasi melibatkan kepala negara,” katanya menandaskan.
