SUMEDANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen selalu menjadi terdepan untuk peduli terhadap korban terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Hal ini terlihat pada momen Rapat Kerja Daerah PKS Sumedang yang menunjukan kepeduliannya dengan melakukan penggalangan donasi dari kader-kader secara internal.
Adapun donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui DPW dan DPP PKS untuk meringankan beban warga terdampak pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Donasi langsung diserahkan oleh Ketua DPD PKS Sumedang, H. Asfaridan melalui DPW PKS Jawa Barat pada momen Rapat Kerja Daerah PKS Sumedang.
“Jumlah ini tidaklah cukup namun Insya Allah akan sangat meringankan beban saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara,” tutur H. Asfaridan.
Bencana ini menjadi tragedi mendalam yang menelan ribuan korban dan banyak masyarakat harus mengungsi karena kehilangan rumah dan segala fasilitas yang mereka miliki. Dimana berdasarkan BNPB data korban per-14 Desember 2025 sebanyak 1006 jiwa meninggal dunia, 217 hilang, 5400 mengalami luka. Kemudian sebanyak 158 ribu rumah yang rusak juga banyak fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, jembatan yang lumpuh total.
PKS sangat peduli dan menurunkan sejumlah bantuan baik relawan, kebutuhan logistik, makanan dan obat-obatan, dan sebagainya secara langsung ke lokasi bencana.
Langkah ini mengikuti instruksi strategis Pimpinan PKS untuk seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bukti kongkret bahwa PKS selalu bersama rakyat dalam kondisi apapun.
“PKS Sumedang juga mengajak para kader struktur bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melakukan antisipasi dan upaya mitigasi dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di kabupaten Sumedang,” ungkap Anggota DPRD Kabupaten Sumedang H. Iwan Nugraha.
Iwan menambahkan, PKS Sumedang berharap langkah ini akan menguatkan peran kita di masyarakat selain mendorong seluruh kader dan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi dalam menghadapi potensi-potensi bencana yang ada.
