INISUMEDANG.COM – Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus segera mendesain ulang Tata Ruang Kabupaten Sumedang, agar betul-betul memperhatikan aspek analisis resiko bencana, sebagai salah satu rekomendasi apakah di wilayah tersebut layak dibangun atau tidak.
“Kita melihat langsung kondisi bencana longsor di Kecamatan Cimanggung. Memang ada yang salah dari ekosistem. Lingkungan di lokasi bencana ini merupakan daerah yang sangat rawan bencana tetapi digunakan untuk pemukiman,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat meninjau langsung lokasi bencana longsor di Posko Bencana Tanah Longsor Cimanggung, SMAN 1 Cimanggung, Jumat (15/01/2021) kemarin.
Menurutnya, sebagai Komisi VIII DPR RI tugasnya mengawasi terhadap bencana alam di Indonesia. Sehingga pihaknya terjun langsung melihat langsung kondisi bencana longsor di Kecamatan Cimanggung.
“Oleh karena itu, mau tidak mau harus dilakukan relokasi. Harus menjadi pelajaran bahwa analisis risiko bencana di dalam tata ruang memang mutlak harus ada,” tegasnya.
Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, segera menyediakan lahan untuk relokasi para korban bencana longsor.
“Mohon pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan dan lahan tersebut dan harus betul-betul bebas dari rawan bencana. Kami akan minta kepada BNPB untuk menyediakan anggaran rumahnya dari Dana Siap Pakai,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Dewan Fraksi PKB H Maman Imanul Haq mengatakan, ada tiga kunci penting dalam penanganan bencana di Cimanggung tersebut.
“Pertama, Cimanggung dan Jatinangor ini menjadi sebuah kawasan yang memang di bawah administratif kabupaten tapi dikelola bersama di tingkat nasional. Ini point penting itu,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Maman, point yang keduanya, yaitu mitigasi bencana menjadi bagian penting dari nilai yang ada di Jatinangor dan Cimanggung ini.
“Pemangkasan bukit-bukit di sekitar sini menjadi awal bencana yang akan lebih besar, karena Daerah ini sangat rawan bencana,” tegasnya.
Adapun point yang terakhir, bahwa Sumedang merupakan Dapil dirinya sehingga dirinya akan terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Sumedang.
“Kami akan membantu masyarakat Sumedang, baik itu relokasi dan bantuan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah membantu Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penataan Cimanggung dan Jatinangor,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Sumedang, H Erwan Setiawan mengatakan, pihaknya akan membuat ‘grand design’ untuk menghijaukan bukit-bukit baik yang gundul maupun yang sudah dibangun perumahan.
“Kita akan edukasi dulu (masyarakatnya) supaya mereka mau direlokasi dan lahannya kita akan jadikan hijau kembali,” kata Erwan.
Erwan juga menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Jajaran Anggota Komisi VIII DPR RI dan BNPB yang sudah menyiapkan pohon-pohon keras untuk ditanam di lokasi bencana longsor.
“Untuk bantuan tanaman, akan segera ditanam dan saya harap ditambah lagi karena butuh sekitar 1 juta pohon,” ucapnya.
Erwan menegaskan, dirinya tidak akan pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan di perbukitan di seluruh Kabupaten Sumedang. Dan terkait perizinan perumahan akan dilakukan moratorium.
“Kami tidak akan pernah mengeluarkan izin lagi untuk pembangunan di perbukitan di seluruh Kabupaten Sumedang. Sementara lahan yang peruntukannya untuk hutan lindung resapan air, kita akan kembalikan fungsinya,” kata Erwan menegaskan.
Setelah mengunjungi lokasi tanah longsor para Anggota Komisi VIII DPR RI beserta Wakil Bupati dan unsur Forkopimda menanam pohon di lahan yang berada di depan Posko Bencana SMAN Cimanggung.
Pada kesempatan tersebut juga, diserahkan bantuan untuk korban bencana senilai Rp. 196.078.000,- berupa 1.000 paket Sembako. Diserahkan pula 1 unit mesin PCR, 1 unit mesin RNA, PCR 5000 test, RNA 5008 Test, VTM 5000 Test, Swab Antigen 5000 Test, Mie Sago 100 Karton, dan 1.600 masker kain 1.600 pcs. Selain itu, ada bantuan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian sebesar Rp. 99.000.000,- bagi 26 Rumah Rusak Berat dan 7 Rumah Terancam selama enam bulan.
