INISUMEDANG.COM – Tingginya minat peserta didik baru untuk bersekolah ke SMA Negeri, membuat daya tampung SMA Negeri menjadi overload. Imbasnya, banyak siswa yang secara kriteria bisa masuk ke SMA Negeri namun kandas gara-gara ruang kelasnya terbatas.
Salah satu kecamatan yang tingkat partisipasi siswa yang melanjutkan ke SMA Negeri terbanyak adalah ke SMAN Cimanggung. Meskipun, daya tampung SMA tidak sebanding dengan lulusan SMP yang ada di Kecamatan atau di tiap daerah.
Sebagai informasi, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat di Kecamatan Cimanggung itu berjumlah 1.500 lulusan dari berbagai SMP Negeri maupun swasta. Sementara, daya tampung SMA Negeri hanya 400 an. Dan daya tampung SMA swasta di Cimanggung hanya mampu menampung sekitar 800 siswa. Artinya, ada sekitar 300 siswa lulusan SMP di kecamatan Cimanggung yang terpaksa harus bersekolah ke luar lingkungan kecamatan bahkan ke Kabupaten tetangga.
Menanggapi situasi ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ridwan Solichin, yang akrab disapa Kang Rinso, menyatakan bahwa sistem penerimaan siswa didik baru saat ini perlu ditinjau ulang. Terutama sistem zonasi yang sudah diterapkan selama delapan tahun terakhir.
Menurutnya, evaluasi terhadap sistem ini sangat penting karena banyak siswa yang berharap masuk ke SMAN namun tidak bisa diterima karena terkendala oleh zonasi karena jarak rumah siswa ke sekolah SMAN itu sangat jauh. Padahal, hak mendapatkan pendidikan tidak hanya bagi siswa di daerah perkotaan namun juga untuk siswa yang berada di pedalaman (pedesaan).
“Kita perlu melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi yang sudah berjalan ini, terutama melihat dampak dari penerapannya terhadap daya tampung sekolah,” ujar Kang Rinso.
Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan panggilan terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar untuk membahas aset-aset yang tidak produktif yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah baru setingkat SMA.
Kang Rinso juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera menambah ruang kelas yang kurang di SMAN yang ada. Jika tidak ada aset yang bisa digunakan, minimal harus ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kelas baru.
“Kita harus memastikan bahwa tidak ada siswa yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena kekurangan ruang kelas,” tegasnya.
Sementara itu, Disdik Jawa Barat sebenarnya sudah memiliki data mengenai jumlah siswa SMP yang akan melanjutkan ke tingkat SMA. Data ini seharusnya bisa digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan ruang kelas di masa mendatang.
Selain itu, menurut Kang Rinso, kekurangan ruang kelas di Kecamatan Cimanggung seharusnya bisa diatasi dengan penambahan ruang kelas baru. “Penambahan ruang kelas baru di SMA yang ada merupakan solusi yang harus segera dilakukan untuk mengatasi kekurangan daya tampung ini,” pungkasnya.
