INISUMEDANG.COM – Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dalam kurun waktu 2018 sampai 2022.
Berdasarkan data Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumedang. Jumlah kumulatif penderita HIV/AIDS yang mendapat perawatan rutin tercatat sebanyak 302 dengan rincian 201 lelaki dan 101 perempuan.
Adapun faktor penyumbang terbanyak kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang didominasi oleh Lelaki Seks Lelaki (LSL) hampir di setiap tahunnya.
Petugas Konselor HIV/AIDS RSUD Sumedang Firman Nugraha mengatakan, hampir setiap tahun jumlah penderita HIV/AIDS terus mengalami peningkatan sejak
2018 hingga Agustus 2022.
Adapun faktor yang paling mendominasi dalam peningkatan penderita ini adalah LSL dengan jumlah 117 kasus, kemudian TB 31 kasus, dan diikuti Wanita Penjaja seks (WPS) serta Penggunaan narkoba jarum suntik (Penasun) dengan masing-masing 10 kasus dan yang terakhir waria 2 kasus
“Data tersebut merupakan data para penderita HIV/AIDS yang secara rutin melakukan pengobatan ke Poli Teratai RSUD Sumedang. Dan penularan HIV/AIDS akibat LSL paling tinggi dibanding faktor risiko lainnya”. Ujar Firman kepada wartawan dalam Jumpa Pers Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang, yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumedang, Selasa 4 Oktober 2022.
Jumlah Meninggal HIV/AIDS di Sumedang
Sementara untuk jumlah meninggal penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang, lanjut Firman. Berjumlah 101 orang dan untuk yang gagal follow up atau tidak melanjutkan pengobatan berjumlah 154 penderita.
“Untuk penderita HIV/AIDS yang gagal follow up, diperkirakan dari berbagai pertimbangan, seperti jarak tempuh, biaya dan sebagainya. Namun, untuk pemeriksaan HIV bisa dilakukan di seluruh Puskesmas di Kabupaten Sumedang dengan biaya gratis,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Sumedang dr Reni K Anton mengatakan, kasus HIV/AIDS pada tahun 2022. Mulai bulan Januari hingga Agustus saja terdeteksi ada penambahan kasus baru sebanyak 98 orang dan sebanyak 49 diantaranya sudah melakukan pengobatan.
Adapun wilayah penyumbang kasus terbanyak kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang, lanjut Reni. Tertinggi dari wilayah Kecamatan Jatinangor, Cimanggung dan Sumedang Kota.
“Untuk terus menekan penyebaran, kami juga sejak Januari hingga Agustus telah memeriksa sekitar 9914 orang termasuk pemeriksaan terhadap Ibu hamil. Hasilnya tercatat ada 11 ibu hamil terdeteksi positif,” ujarnya.
Reni menuturkan, berbagai upaya dilakukan untuk pencegahan penularannya. Namun, umumnya mereka juga sangat tertutup.
“Kami terus melakukan pencegahan, seperti dilakukan terhadap WPS, Namun sayangnya mereka seakan tertutup sehingga sulit untuk diakses. Kendati demikian berbagai upaya terus di coba supaya dapat menekan penularannya,” ujarnya.
Upaya Pelayanan Dinkes
Lebih lanjut Reni menuturkan, salah satu upaya yang akan dilakukan Dinkes juga yaitu memberikan pelayanan lebih dekat terhadap penderita, yaitu akan adanya Pelayanan Dukungan Pengobatan (PDP) di 14 Puskesmas yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumedang.
“PDP ini tentunya sangat penting karena dapat memberikan pelayanan seperti mengambil obat bagi penderita HIV/AIDS menjadi lebih dekat dan otomatis biaya pun juga lebih murah,” ujarnya.
Adanya PDP ini, tambah Reni, diharapkan tidak ada lagi penderita HIV/AIDS yang gagal follow up atau tidak melanjutkan pengobatannya.
“Kami berharap tidak ada lagi gagal follow up, karena dengan adanya PDP selain lebih dekat saat pengambil obat, biaya yang dikeluarkan pun akan lebih murah,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Sekretariat KPA Sumedang Retno Ernawati menyambut akan PDP tersebut, karena menurutnya selama ini penderita HIV/AIDS hanya bisa mengakses di RSUD Sumedang.
“Ini tentunya sangat bagus. Dan saya sangat berharap ini segera dapat dilaksanakan, karena dengan adanya PDP HIV/AIDS di Puskesmas selain lebih dekat, biaya yang dikeluarkan atau retribusi pengobatan pun lebih murah dan terjangkau,” ujarnya.
Namun berdasarkan keterangan Dinkes, sambung Retno. 14 PDP ini rencananya bisa beroperasi pada akhir 2022 atau di awal tahun 2023 nanti.
“Intinya saya berharap PDP ini bisa dilaksanakan, namun tadi katanya paling telat bisa dilaksanakan di awal tahun 2023 nanti,” tandasnya.
Sementara itu, Sekertaris KPA Nandang Suherman, selain harus harus mengubah perilakunya, untuk mencegah penularan HIV/AIDS, tidak cukup dengan Dinas dan lembaga seperti KPA saja, peran para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membantu mengubah perilaku seks yang menyimpang juga sangat penting.
“Selama ini penanganan HIV/AIDS banyak dilakukan di hilir. Misalnya, upaya penanggulangannya dengan melakukan pengobatan. Kami juga berharap support dari Pemerintah Daerah yang lebih untuk berupa anggaran yang memadai lagi,” ujarnya.
