IMM Sumedang Gelar Diskusi Publik Bertajuk “TPS Khusus: Urgensi dan Upaya Mewujudkan Electoral Integrity?”

Diskusi Publik TPS Khusus

INISUMEDANG.COM – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumedang menyelenggarakan diskusi publik yang mengusung tema “TPS Khusus: Urgensi Dan Upaya Mewujudkan Electoral Integrity” pada hari Ahad 18 Juni 2023 di Graha KH Ahmad Dahlan SMK Muhammadiyah 1 Sumedang.

Ketua Umum PC IMM Kabupaten Sumedang Ridwan Marwansyah menyampaikan. Bila pihaknya memfasilitasi diskusi publik dan mengambil tema “TPS Khusus: Urgensi dan Upaya Mewujudkan Electoral Integrity”. Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan timbul polemik dan kekhawatiran dari publik mahasiswa dalam hal untuk mewujudkan electoral integrity di Negara demokrasi ini.

“Jika kita lihat, TPS Khusus ini setiap pemilu memang ada. Namun kurang lebih bentuknya hanya TPS tambahan bagi TPS yang pemilihnya diatas quota. Tapi jika kita lihat sekarang berbeda, TPS lokasi khusus ini diadakan di tempat-tempat homogen. Seperti tempat pendidikan yang rawan adanya hegemomi partai politik tertentu,” ungkapnya.

Ridwan menuturkan, dalam sudut pandang kultural Feodalisme di beberapa pesantren yang memanifestasikan diri ke dalam patronase antara kyai dan santri. Sehingga, segala perintah dan larangan kyai wajib dilaksanakan tanpa membuat penilaian moral,

Ini Baca Juga :  Panwaslu Tanjungkerta Sumedang Akan Cermati Distribusi Logistik ke TPS Khusus

“Melihat hal-hal itu, maka dibuatlah forum diskusi ini agar menghasilkan narasi yang solutif dari para pemateri yang kompeten,” ucapnya.

“Disini kita bisa melihat bahwa kerawanan-kerawanan seperti inilah yang harus bisa dijawab dengan solusi kongkrit oleh penyelenggara ataupun pengawas Pemilu (KPU, Bawaslu), tanpa menghilangkan urgensi dari TPS khusus ini. Karena TPS khusus ini salah satunya bisa difokuskan untuk alokasi saudara kita penyandang disabilitas. Yang sama mempunyai suara dan menggunakan hak pilihnya,” tandasnya.

Sementara itu, Ermi Triaji, MM. yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyebutkan bila IMM sebagai elemen mahasiswa dan pemuda yang ada di Sumedang. Harus terus ikut memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya pemerintahan daerah dengan disertasi narasi, argumentasi, fakta dan data yang relevan.

Kawal Pelaksanaan Pemilu

“Khusus penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Setiap elemen termasuk IMM selain harus mengawal pelaksanaan pemilu jg ikut andil dalam pendidikan politik kepada warga,” ucapnya.

“Khusus tentang TPS khusus, saya kira tinggal pengawasan dari berbagai pihak hingga tidak ada intervensi dari pihak- pihak tertentu,” tambahnya.

Ini Baca Juga :  DPRD Sumedang: Perda KPJ Belum Kentara Dirasakan Warga Sejak Diketok 2020 Lalu

Sedangkan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Dr. Dudi Supardi, ST., MM. menyebutkan bila momentum pemilu adalah proses penegakan demokrasi untuk menentukan masa depan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, lanjut Dudi, pihaknya mengapresiasi full apa yang dilakukan temen-temen IMM merupakan langkah nyata aktivis Mahasiswa Muhammadiyah Sumedang dalam melakukan proses Pemilu yang jurdil (Jujur dan adil).

“Adanya kebijakan TPS Khusus dikhawatirkan akan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu untuk memenangkan jagonya. Dengan cara melakukan intervensi pada TPS khusus yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang rentan. Dan memungkinkan terjadinya pengerahan pemilih pada satu calon/pasangan calon,” ujarnya.

“Jadi harapan dan tindak lanjut dari kegiatan ini, supaya IMM dapat melakukan pengawasan ketat bekerja sama dengan Bawaslu agar kekhawatiran di atas tidak terjadi minimal meminimalisir,” tambah politisi dari PAN Sumedang ini.

Apresiasi juga disampaikan oleh Rafly M Pasha pembicaraan dari LS Vinus Sumedang.

“Pertama apresiasi untuk kawan-kawan IMM Sumedang telah menjadi mitra kritis disegala lini. Dengan kapasitas intelektualitas, Humanitas dan religiusitas yang ada di Kabupaten Sumedang,” ucapnya.

Ini Baca Juga :  Botram di Alun-alun Darmaraja Sumedang, Dony-Fajar Berbaur Bersama Ribuan Warga

Uji Publik TPS Khusus

Menurut Rafly, TPS Khusus baiknya perlu dilakukan uji publik agar masyarakat bisa menilai apakah kebijakan ini perlu atau tidak?

“Secara hukum ya sah sah saja. Namun, apakah kebijakan tersebut sudah terinklusi dengan baik? Hal ini perlu dipertimbangkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jadi, sebelum ada kebijakan TPS Khusus perlu edukasi khusus dulu agar tidak terjadi sentimen atau perspektif yang lain di masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid HPKP PC IMM Kabupaten Sumedang Didit Aditya Firdaus menambahkan. Dengan diselenggarakannya diskusi publik ini diharapkan menjadi suatu bahan pemantik. Khususnya bagi rekan-rekan Mahasiswa di Kabupaten Sumedang agar selalu hadir sebagai agen yang membawa perubahan bagi sistem pemilu di Indonesia guna mewujudkan Electoral Integrity. Serta dapat meningkatkan kesadaran bahwa literasi politik itu penting bagi kaum muda.

“Disisi lain IMM sendiri hadir sebagai Pemantau Pemilu yang sudah terakreditasi oleh Bawaslu RI. Dan ini menjadi langkah konkrit bagi kita untuk bisa mengawal pesta demokrasi yang akan terselenggara di tahun 2024 nanti,” ucapnya.