BPS Integrasikan E Office Desa Dengan Regsosek Tangani Kemiskinan

Integrasi Data Kemiskinan

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) bakal melakukan integrasi data kemiskinan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan e SAKIP yang dikembangkan Pemkab Sumedang.

Hal ini sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dengan Pemkab Sumedang dalam rangkaian Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Senin (30/1/2023). Sumedang terpilih sebagai pilot project program integrasi data tersebut.

Ini Baca Juga :  BKAD Sumedang Lakukan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan Sumedang dengan platform e SAKIP mengembangkan layanan pemerintah dan pendataan berbasis digital hingga ke level desa melalui e Office Desa.

Hal ini terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Sumedang sudah memiliki e Office desa, Sumedang juga punya program unggulan misalkan pengentasan stunting dan ini menjadi praktek baik yang juga nanti akan di integrasikan dengan flatform Regsosek yang akan dibangun. Jadi Ini bukan hal baru tapi lebih kepada integrasi semua sistem yang ada dan bagi pakai data regsosek,”ujarnya.

Ini Baca Juga :  AMSI Bertemu Dewan Pers Pertanyakan Kelanjutan Regulasi “Publisher Rights” di Indonesia

Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menyambut baik atas penunjukan BPS tersebut. Dikatakan dia, Sumedang sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah.

“Data menjadi acuan utama bagi kami dalam mengambil kebijakan,” tegasnya.

Pendampingan dari BPS, harap Erwan, akan semakin meningkatkan upaya Sumedang dalam mempersiapkan data yang terintegrasi.

“Kami sedang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik semaksimal mungkin. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir,” imbuhnya.

Erwan menambahkan e Office desa yang selama ini sebagai medium konsolidasi ke tingkat desa, terus dikembangkan dalam berbagai program.

Ini Baca Juga :  Menjelajahi Keindahan Pantai Ujung Pandaran di Kalimantan Tengah: Panduan Wisata dan Aktivitas Menarik

“Tidak hanya sebagai layanan publik yang berkaitan dengan administrasi belaka. Tapi, juga kita kembangkan dalam menekan angka kemiskinan, penanganan stunting dan lain sebagainya.” pungkasnya.