SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai memfokuskan perhatian pada kawasan perumahan sebagai salah satu sumber strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinilai masih menyimpan potensi yang perlu dioptimalkan.
Langkah konkret yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah pemutakhiran data objek pajak di sejumlah komplek perumahan.
Kegiatan ini menyasar kemungkinan adanya perubahan fisik bangunan, baik perluasan, renovasi, maupun penambahan fasilitas yang berdampak pada nilai pajak.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bapenda Sumedang, Neti Herawati, menjelaskan bahwa validasi ulang ini penting untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami akan melakukan pendataan kembali objek PBB-P2 di kawasan perumahan. Bisa saja ada bangunan yang sebelumnya satu lantai kini menjadi dua lantai, atau ada perluasan bagian rumah. Jika ada perubahan luas bangunan, tentu penyesuaian nilai pajak harus dilakukan,” ujar Neti, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, pembaruan data tersebut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari strategi besar dalam memperkuat struktur penerimaan daerah. Dengan basis data yang akurat, potensi pajak bisa tergali lebih maksimal dan target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat dicapai.
Neti menegaskan, optimalisasi PBB-P2 menjadi salah satu prioritas karena sektor ini bersentuhan langsung dengan perkembangan kawasan hunian yang terus tumbuh di Sumedang.
Pembangunan perumahan yang masif harus diiringi dengan pembaruan data perpajakan agar kontribusinya terhadap daerah tetap proporsional.
“Rapat yang kami gelar sebelumnya menjadi langkah awal konsolidasi internal. Intinya, kami ingin memastikan setiap potensi yang ada di sektor PBB-P2 bisa teridentifikasi dan terkelola dengan baik demi peningkatan PAD,” pungkasnya.
Dengan pemutakhiran tersebut, Bapenda berharap penerimaan pajak daerah semakin optimal sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang adil dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
