Mungkin Anda tengah mencari cara cek NIK untuk memeriksa apakah Nomor Induk Kependudukan Anda sudah terdaftar sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau belum.
Proses pemadanan NIK dan NPWP masih berlangsung hingga pertengahan 2024, dan hingga 22 November 2023, sudah ada 59,3 juta pemadanan NIK dan NPWP. Bagaimana cara Anda memeriksanya?
1. Langkah-Langkah Cara Cek NIK yang Sudah Terdaftar sebagai NPWP
Bagian ini akan membahas langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengecek status NIK apakah sudah terintegrasi atau terdaftar sebagai NPWP.
- Akses Laman e-Registration Pajak: Kunjungi laman ereg.pajak.go.id.
- Cek NPWP: Pilih opsi ‘Cek NPWP’ atau akses langsung di ereg.pajak.go.id/ceknpwp.
- Pilih Kategori Wajib Pajak: Pilih ‘Orang Pribadi’ atau ‘Badan’ tergantung pada status Anda.
- Input Data: Masukkan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan kode captcha yang diberikan.
- Cari Hasil: Setelah mengisi data, klik ‘Cari’ untuk melihat apakah NIK sudah terintegrasi dengan NPWP.
- Hasil Pencarian: Halaman akan menampilkan hasil pencarian berupa NPWP, nama Wajib Pajak (WP), kantor pelayanan pajak (KPP) pratama terdaftar, dan status aktif atau tidaknya.
2. Validasi Status NPWP Anda
Selain cara cek NIK terkait statusnya, validasi juga diperlukan untuk memastikan data yang terdaftar sebagai NPWP Anda sudah sesuai dan valid.
- Login ke Website DJP Pajak: Masuk ke website DJP pajak.go.id dan login ke akun Anda.
- Ubah Profil: Pada menu profil, periksa status validitas data utama Anda.
- Data Utama: Temukan kolom NIK/NPWP (16 digit) di menu profil dan masukkan NIK yang diminta.
- Lakukan Validasi: Klik ‘Validasi’ untuk proses validasi data dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
- Hasil Validasi: Jika data terverifikasi, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data telah ditemukan.
3. Layanan Tambahan DJP untuk Wajib Pajak
DJP Kemenkeu menyediakan layanan tambahan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam proses cara cek NIK, serta integrasi NIK dan NPWP.
- Layanan Online Pemadanan: Terdapat layanan online pemadanan bagi wajib pajak di manapun berada.
- Virtual Desk Asistensi: Layanan asistensi bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam proses integrasi.
Menggunakan langkah-langkah tersebut, Anda dapat memeriksa status NIK sebagai NPWP serta melakukan validasi data secara mudah. Jangan ragu untuk menggunakan layanan yang disediakan DJP untuk memastikan data pajak Anda terdaftar dengan benar.
4. Konsep Penyatuan NIK dan NPWP dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan rencana penambahan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi.
Langkah ini merupakan bagian dari RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui oleh DPR RI.
Fungsi NIK sebagai NPWP: RUU HPP akan menguatkan reformasi administrasi perpajakan dengan menerapkan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, sesuai keterangan resmi dari Menteri Keuangan.
5. Tujuan Penyatuan Data NIK dan NPWP
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menjelaskan tujuan utama dari penyatuan data NIK dan NPWP.
- Pemantauan Wajib Pajak: Penyatuan data ini akan mempermudah DJP dalam memantau masyarakat yang menjadi wajib pajak.
- Peningkatan Rasio Pajak: Langkah ini diharapkan akan meningkatkan rasio pajak Indonesia dengan memanfaatkan NIK yang tercantum dalam KTP.
6. Keamanan Data dalam Penyatuan Identitas NIK dan NPWP
Menteri Keuangan dan pejabat terkait menyoroti pentingnya menjaga keamanan data pribadi dalam proses cara cek NIK serta penyatuan identitas NIK dan NPWP.
- Persiapan Sistem IT: Proses penyatuan ini sebelumnya tertunda karena persiapan IT sistemnya. Dengan diberlakukannya pada tahun depan, kesiapan sistem IT telah dipastikan.
- Pentingnya Keamanan Data: Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga keamanan data pribadi yang sangat rahasia, sehingga DJP harus memastikan tidak adanya kebocoran data.
Kesimpulan
Penyatuan NIK dan NPWP dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) merupakan langkah signifikan dalam upaya reformasi administrasi perpajakan. Ini tidak hanya akan mempermudah pemantauan wajib pajak tetapi juga diharapkan akan meningkatkan rasio pajak Indonesia. Sementara itu, pemerintah juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat dalam proses ini.
